Selamat Datang Di Webside Resmi Desa Sakra Selatan www.sakraselatan.desa.id g-mail sakraselatan3@gmail.com 

 

AD / ART BUMDES

Administrator 12 Mei 2018 11:52:26

 


 

 

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK  DESA (BUMDES)

DESA SAKRA SELATAN , KECAMATAN SAKRA , KABUPATEN LOMBOK TIMUR

 

BAB I

PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT / KEDUDUKAN DAN

DAERAH KERJA

Pasal 1

 

  1. Pemerintah Desa Sakra Selatan  mendirikan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa
  2. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa “SUKA MAJU “
  3. BUMDes “SUKA MAJU” berkedudukan di

Desa                            : Sakra Selatan

Kecamatan                 : Sakra

Kabupaten/Kota          : Lombok Timur

  1. Daerah kerja BUMDes “SUKA MAJU”  berada di Desa Sakra Selatan , Kecamatan Sakra , Kabupaten Lombok Timur .

 

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

 

  1. Visi BUMDes “SUKA MAJU” mewujudkan kesejahtraan masyarakat Desa Sakra Selatan  melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan  sosial, Dengan Moto “Mari Bersama Membangun Desa”.
  2. Misi BUMDes “SUKA MAJU”

 

-   Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil.

-   Pembangunan layanan sosial melalui system jaminan sosial bagi rumah tangga miskin.

-   Pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan.

-   Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.

-   Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan.

 

 

 

 

 

BAB III

BENTUK DAN FUNGSI

Pasal 3

 

  1. BUMDes  “SUKA MAJU” berbentuk Badan Usaha Milik Desa yang dilegalisasi melalui Peraturan Desa.
  1. BUMDes “SUKA MAJU” berfungsi sebagai lembaga ekonomi Desa yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahtraan masyarakat khususnya rumah tangga miskin Desa Sakra Selatan

 

BAB IV

STATUS KEPEMILIKAN

 

Pasal 4

  1. BUMDes “SUKA MAJU”  adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh pemerintah Desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Desa.
  2. Yang dimaksud dengan masyarakat pada awal pendirian BUMDes “SUKA MAJU” adalah Masayarakat Desa Sakra Selatan .
  3. Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDes “SUKA MAJU” melalui penyertaan modal. Seperti yang dimaksud dalam bagian ayat a maksimal 40 %.

 

 

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

 

  1. Struktur organisasi BUMDes “SUKA MAJU” terdiri dari Badan Pengurus ,badan Pengelola dan badan Pengawas.
  2. Badan Pengurus terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota.
  3. Pemilihan pengurus untuk pertama kali dilaksanakan melalui testing dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
  4. Yang dapat dipilih menjadi pengurus BUMDes “SUKA MAJU” adalah mereka yang memenuhi syarat–syarat sebagai berikut  :
  1. Memiliki sikap jujur, aktif trampil dan berdedikasi terhadap BUMDes “SUKA MAJU”
  2. Mempunyai wawasan yang cukup untuk dapat mengelola dan mengembangkan BUMDes “SUKA MAJU”

 

  1. Pengurus sekurang – kurangnya terdiri seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara.
  2. Pengurus BUMDes “SUKA MAJU” dapat diganti apabila  :
  1. Meninggal Dunia
  2. Mengundurkan diri
  3. Terbukti melakukan penyimpangan pengelola BUMDes “SUKA MAJU”
  4. Tidak mampu memimpin organisasi dan tidak mampu mengembangkan BUMDes sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai.
  1. Untuk mengisi pengurus yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme pemilihannya dilakukan melalui Musdes.
  2. Masa bakti pengurus BUMDes “SUKA MAJU” sampai berumur 56 Tahun.
  3. Pengurus BUMDes akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah Rencana kerja yang dibuat tercapai atau tidak.

 

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 6

 

  1. Pengurus mempunyai kewajiban :
  2. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA”
  3. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan – pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur.
  4. Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran BUMDes “SUKA MAJU” setiap tahun dan rencana kerja ini harus dievaluasi setiap tiga bulan sekali.
  5. Memberi pelayanan kepada anggota.
  6. Memberi pembinaan administrasi dan manajemen usaha anggota
  7. Menyelenggarakan Musdes Pertanggungjawaban setiap akhir tahun.
  8. Pengurus mempunyai hak :
  9. Mengambil keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan BUMDes dalam rangka mencapai tujuan.
  10. Memperoleh honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUMDes “SUKA MAJU” 20 % dari pendapatan perbulan atau sesuai standar upah minimum Kabupaten Lombok Timur .
  11. Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha ( SHU ) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran Dasar.
  12. Memperoleh tunjangan hari raya setiap tahun sekali yang besarnya maksimum 1 kali gaji satu bulan.

 

 

 

 

 

Pasal 7

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

  1. Ketua
  • Memimpin organisasi BUMDes
  • Melakukan pengendalian kegiatan BUMDes
  • Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjajian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain – lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
  • Melaporkan kepada keuangan BUMDes setiap bulan kepada Sektap.
  • Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap triwulan melalui Mudes.
  • Melaporkan keadaan keuangan BUMDes akhir tahun melalui Mudes Pertanggungjawaban.

 

 

  1. Sekretaris
  • Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan ketua.
  • Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes.
  • Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes.
  • Bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas – berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan. ( Dalam hal BUMDes Simpan Pinjam ).
  • Bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi. ( Dalam hal BUMDes simpan pinjam ) dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito ( Kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan ).

 

  1. Bendahara
  • Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti – bukti yang sah.
  • Membantu ketua dalam mebahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal BUMDes Simpan Pinjam)
  • Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menujukan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya.
  • Mengeluarkan uang berdasarkan bukti – bukti yang sah
  • Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan.
  • Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari Ketua.

 

 

 

 

 

 

BAB VII

PENGAWAS

Pasal 8

 

1)    BUMDes “SUKA MAJU” dapat membentuk / memilih pengawas dengan melalui mekanisme Musdes.

2)    Pengawas sekurang – kurangnya terdiri dari 2 ( dua ) orang yang berasal dari  tokoh masyarakat, unsur perangkat desa maupun BPD.

3)    Pengawas mendapat bagian SHU tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran dasar.

 

Pasal 9

 

OPERASIONAL

1)   Biaya – biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMDes “SUKA MAJU” diambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUMDes pada setiap bulannya.

2) Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUMDes “SUKA MAJU”  pengeluarannya diatur sebagai berikut :

  1. Untuk Biaya Operasional ( Honor, Alat tulis kantor, Rumah Tangga Kantor, jasa simpan pinjam, dll )

3)    Pendapatan sebagaimana disebut diatas adalah pendapatan dari pengelola yang diperoleh BUMDes “SUKA MAJU” termasuk pendapatan administrasi, jasa pendapatan bunga dari bank dan pendapatan lain – lainnya.

 

BAB VIII

FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

 

      Forum pengambilan keputusan terdiri dari           :

  1. Musyawarah Anggota, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, forum ini dapat memilih dan memberhentikan pengurus BUMDes maupun menetapkan pembubaran BUMDes.
  2. Musyawarah Anggota Khusus, adalah forum penyelesaian terhadap penyelewengan dan hal – hal lain yang dapat merugikan lembaga BUMDes.
  3. Rapat Anggota Tahunan, sebagi forum laporan pertanggung jawaban pengurus dan penyusunan rencana strategis pengembangan BUMDes.
  4. Rapat pengurus, sebagi forum pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.

 

 

 

 

 

 

BAB IX

PERMODALAN

 

Pasal 11

 

  1. Penyertaan modal, dari anggota perorangan maupun secara berkelompok dan atau lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUMDes dengan pihak yang bersangkutan.
  2. Pemupukan Modal Kerja yang disisihkan dari sisa hasil usaha.
  3. Hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat.
  4. Modal BUMDes dapat juga diperoleh dari      :

-   Pemerintah Desa

-   Pemerintah Kabupaten

-   Pemerintah Provinsi

-   Pinjaman

-   Simpanan Masyarakat

 

BAB X

KEGIATAN USAHA

 

Pasal 12

  1. Memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat desa, terutama masyarakat miskin yang berpotensi untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak untuk diberikan pinjaman. ( Dalam hal BUMDes simpan pinjam )
  2. Menerima tabungan, deposito atau penyertaan modal dari anggota, masyarakat desa atau pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati
  1. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.
  2. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun dana bantuan dari pihak lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahtraan masyarakat desa, khususnya anggota BUMDes.
  3. Melakukan usaha ekonomi sesuai potensi yang ada.

 

Pasal 13

 

KENTENTUAN PINJAMAN

  1. Pinjaman BUMDes hanya dipergunakan membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dinilai layak. Pemberian pinjaman diberikan secara berkelompok melalui pokmas UEP dengan system tanggung renteng dan secara perorangan.
  2. Permohonan pinjaman masing – masing Pokmas UEP/perorangan dinilai kelayakan usaha dan kelayakan pinjamannya oleh BUMDes.
  3. Pokmas UEP / Perorangan yang permohonan pinjamannya dinyatakan layak selanjutnya menandatangani akad pinjaman / akad kredit.
  4. Plafon pinjaman yang diberikan BUMDes disesuaikan dengan likwiditas yang ada atau sesuai dengan akumulasi permodalan BUMDes.  Sebagi acuan besarnya akumulasi Pinjaman yang diberikan maksimal 80 % dari simpanan pihak ketiga.
  5. Pokmas UEP maupun anggota perorangan yang memiliki pinjaman pada BUMDes “wajib setiap bulannya menyetorkan anggsuran pokok+bunganya pada BUMDes.
  6. Pokmas UEP maupun anggota perorangan yang melakukan transaksi pinjaman baru dengan BUMDes wajib.
  • Memberikan administrasi pinjaman sebesar 1% dari plafon kredit.
  1. Jasa / bunga pinjaman di tentukanoleh pengurus setelah memperhitungkan biaya resiko, tingkat keuntungan.
  2. Apabila terjadi tunggakan angsuran maupun kemacetan pinjaman bagi pokmas, akan dikenakan ketentuan tanggung renteng, demi menjamin pengembalian pinjaman dana BUMDes sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagai mana diatur dalam peraturan organisasi.
  3. Bagi peminjam perorangan yang menunggak angsuran atau macet pengembalian pinjamannya kepada BUMDes maka jaminannya akan disita sesuai dengan prosedur yang yang berlaku.
  4. Bagi pokmas UEP / Peroranagn yang dinilai telah melaksanakan kewajiban angsuran pinjamannya ke BUMDes secara tertib akan diberikan fee ( imbal jasa ) berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan BUMDes.
  5.  Untuk menjamin kelancaran pinjaman / kredit yang diberikan kepada anggota Pokmas / Perorangan maka setiap pinjaman atau kredit yang diberikan harus menyerahkan jaminan.
  6. Bagi pokmas / perorangan yang pinjamannya atau kreditnya macet maka akan mendapatkan sangsi berupa tidak mendapatkan pelayanan administrasi di Kantor Perbekel Sakra Selatan .
  7. Ketentuan lebih rinci mengenai syarat – syarat pinjaman / kredit sesuai dengan surat permohonan pinjaman  / kredit dan surat perjanjian pinjaman / kredit.

 

Pasal 14

 

KETENTUAN SIMPANAN

 

  1. Ketentuan simpanan baik tabungan maupun deposito sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di perbankan dan untuk lebih rincinya sesuai dengan syrata –syarat yang ada dalam pormulir permohonan / bellyet deposito dan syarat – syarat pormulir permohonan / buku tabungan.
  2. Suku bunga yang berlaku baik untuk deposito maupaun tabungan sesuai dengan suku bunga yang berlaku di perbankan atau sesui dengan kemampuan BUMDes.

 

 

Pasal 15

  1. Dana BUMDes dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang nilai prospektif dan tidak merugikan lembaga BUMDes.
  2. Status dana yang digunakan oleh BUMDes untuk pengembangan usaha ditetapkan sebagai dana pinjaman yang harus dikembalikan dalam bentuk setoran keuntungan secara terjamin oleh pengelola unit usaha BUMDes dan atau berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
  3. Bentuk usaha yang dikembangkan BUMDes antara lain dalam bentuk  :   (i) Usaha Simpan Pinjam, (ii) Pengelola unit usaha sendiri, (iii) Kemitraan bagi hasil.
  4. Unit usaha yang dikelola sendiri oleh BUMDes berbentuk, unit pengelola sarana air bersih, Unit pengelolaan pasar, dan yang lainnya yang akan dikembangkan di kemudian hari sesuai dengan potensi yang ada.
  5. Usaha kemitraan BUMDes adalah  : Kemitraan menampung dan memasarkan hasil panen petani.

BAB XI

PEMBUKUAN

Pasal 16

  1. Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan system Pembukuan keuangan standar ( akuntansi ) seperti neraca, rugi / laba, buku bantu , buku kas , daftar inventaris, dan lain – lainnya sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUMDes.
  2. Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 Januari – 31 Desember.

BAB XII

SISA HASIL USAHA

Pasal 17

  1. Sisa Hasil Usaha ( SHU ) adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang – barang inventarisadalam satu tahun buku.
  2. Tahun buku BUMDes “SUKA MAJU” adalah tahun tender.
  3. Pembagian SHU dibagi berdasarkan proporsi  :

v  50% untuk cadangan umum

v  15% untuk dana pengurus dan pengawas

v    5% untuk dana pendidikan, pembinanan dan pelatihan

v  25% untuk dana pembangunan desa

v    5% untuk dana sosial

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dengan sesunguhnya. Apabila kekeliruan akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati. 

 

 

 

 

 

Anggaran Rumah Tangga

Badan Usaha Milik Desa

DESA SAKRA SELATAN , KECAMATAN SAKRA , KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Bab1

Kewajiban dan Hak Pengawas

 

Pasal 1

1)    Pengawas mempunyai kewajiban  :

  1. Memberikan masukan / saran dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus BUMDes Nugraha Tata Semaya.
  2. Membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pengurus BUMDes
  3. Menciptakan BUMDes tetap sehat dan berkembang.

      2)  Pengawas mempunyai hak     :

  1. Menerima laporan perkembangan keuangan dari BUMDes
  2. Memperoleh imformasi dari BUMDes terkait dengan program – program yang masuk
  3. Mendapatkan gaji dari BUMDes yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUMDes.
  4. Mendapatkan Dana Sisa Hasil Usaha akhir tahun.

 

 

BAB II

Pengelola Usaha BUMDes

 

 

Pasal 1

 

Usaha Simpan Pinjam

 

1)    Usaha simpan pinjam BUMDes diberikan hanya untuk usaha yang produktif.

2)    Sistim pengelola usaha simpan pinjam BUMDes setiap bulan semua anggota / Pokmas membayar angsuran uang pokok + jasa kepada BUMDes dengan menggunakan buku yang disediakan.

3)    Sistem pelaporan usaha simpan pinjam BUMDes setiap bulanya memberikan laporan perkembangan simpan pinjam kepada Perbekel, Pengawas dan Setkap Kabupaten.

4)    Dalam perkembangannya BUMDes bisa memberikan pinjaman kepada perorangan tanpa harus melalui Pokmas.

5)    Pokmas atau perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus datang ke kantor BUMDes pada jam yang telah ditentukan.

6)    Pokmas atau perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus mengisi surat permohonan pinjaman, rencana usaha anggota, rencana angsuran anggota dan menyerahkan anggunan/jaminan.

 

 

 

7)    Pinjaman yang diterima oleh pokmas/perorangan harus di monitoring oleh pengurus pokmas agar kelancaran pembayaran angsuran pokok maupun bunganya.

8)    Pinjaman yang diterima oleh pokmas /perseorangan setelah jatuh tempo dapat diperpanjang atau pengakadan kembali jika dipandang perlu oleh pengurus BUMDes

9)    Anggota atau pokmas yang meninggal dunia tidak akan menerima penghapusan piutang dari BUMDes.

10)  Jika pinjaman yang diterima oleh Pomas/perorangan mengalami kemacetan ( Kredit macet ) maka akan mendapatkan sanksi administrasi ( tidak  mendapatkan pelayanan aministrasi di kantor Perbekel ) dan sanksi dari desa Pakraman Sakra Selatan  seperti tidak mendapatkan pelayanan dari sulinggih sampai pinjamannya lunas atau jaminan yang diserahkan akan disita atau dilelang.

 

 

Pasal 2

 

Usaha Swakelola

  1. Usaha swakelola Saprodi
  1. Dalam pengelolaan Usaha Sektor Riil swakelola Saprodi BUMDes dan menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam .
  2. Pendapatan yang masuk ke BUMDes adalah pendapatan bersih Usaha Sektor RIil Swakelola Saprodi setiap bulan
  3. Secara periodic usaha Sektor riil Swakelola Saprodi memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUMDes.
  1. Usaha Swakelola Unit Pengelola sarana ( UPS ) Air Bersih
  1. Dalam pengelolaan UPS air bersih menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam.
  2. Pendapatan yang masuk ke UPS adalah Pendapatan bersih usaha sektor air bersih
  3. Secara periodik usaha sector UPS memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUMDes.
  4. Ketentuan lebih terperinci mengenai pengelolaan UPS ada pada Anggaran Dasa dan Anggaran Rumah Tangga UPS itu sendiri ( Terlampir )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Usaha Swakelola Pasar
  1. Dalam pengelolaan Pasar menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam
  2. Pendapatan yang masuk ke pasar adalah pendapatan bersih usaha sektor usaha pasar setiap bulan.
  3. Secara periodik usaha sektor usaha pasar memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUMDes.
  4. Ketentuan lebih terperinci mengenai pengelolaan usaha pasar ada pada ketentuan pengelolaan pasar itu sendiri ( terlampir ).

 

Pasal 3

 

Serba Usaha

 

Ruang lingkup usaha BUMDes “SUKA MAJU” dapat meliputi seluruh jenis usaha baik bidang simpan-pinjam, perdagangan, Transportasi umum, jasa, pertanian, peternakan, perikanan, Kredit Usaha, Penjualan Jasa Pihak Ketiga, Pariwisata dan lain-lain sesuai dengan kemampuan dan kondisi desa serta masyarakat setempat. Kerjasama Dengan beberapa desa untuk membentuk BUMDes gabungan, yang pelaksanaannya dituangkan didalam Peraturan Desa bersama, Kegiatan dimaksud juga dapat berupa Sebagai Berikut :

  1. Perdagangan / Trading

Perdagangan merupakan jenis usaha yang paling mudah dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa. Terutama dalam membuat studi kelayakan. Sistem peneglolaanya pun sudah umum sebagaimana pedagang lakukan. Intinya hanya masalah mencari pelanggan dan melakukan pembukuan yang baik.

Termasuk juga ke dalam jenis ini adalah produksi. Yakni membuat suatu produk dari bahan mentah atau bahan baku yang siap dijual. Yang penting adalah sumber bahan baku di desa selalu tersedia dan pemasaran hasil produksinya lancar. Target pasarnya bisa penduduk desa setempat atau skala yang lebih luas. Contohnya adalah jual beli hasil pertanian, prikanan, warung makan, kedai harian dan lain-lain.

  1. Pelayanan / Serving

Jenis usaha ini sifatnya lebih mengutamakan kemudahan pelayanan tertentu kepada warga. Dari sisi keuntungan mungkin tidak besar. Namun dari sisi manfaat sangat membantu warga desa. Dan biasanya jenis usaha pelayanan lebih banyak ke bidang jasa. Resiko kerugian juga kecil.

Kalau di desa belum ada jenis usaha pelayanan, sepertinya ini sangat bagus untuk dijalankan. Karena jelas keberadaan Bumdes akan membantu masyarakat setempat, Contoh bisnis pelayanan di desa yang bisa dibuat antara lain seperti pembayaran listrik, pengadaan air bersih, pengadaan wifi, pembayaran pajak PBB, pajak kendaraan dan lain sebagainya.

  1. Penyewaan / Renting

Bisnis sewa-menyewa juga bisa dilakukan oleh Bumdes untuk melayani kebutuhan warga. Sistem manajemennya juga mudah. Yang penting perjanjian sewa-menyewa di buat tidak memberatkan masyarakat. Dan biayanya juga bisa bersaing.

Contoh dari jenis usaha penyewaan atau renting yaitu: penyewaan sarana pertanian, kendaraan, perkakas pesta, rumah toko, tanah, gedung pertemuan, dan sebagainya.

  1. Induk Usaha / Holding

Bumdesa juga bisa menciptakan induk usaha sebagai wadah dari usaha yang ada di desa. Dengan kata lain unit-unit usaha masyarakat yang berdiri sendiri diatur dan di menej sehingga mereka semakin kuat dan merasa terbantu. Sehingga usaha masyarakat bisa berjalan bersama dan terjadi persaingan yang sehat.

  1. Perbankan / Banking

Bumdesa sebagai Badan usaha desa biasanya lebih mudah mendapatkan modal. Meskipun tidak terlalu besar tapi sudah punya gambaran sumber dan jumlahnya. Ini bisa dimanfaatkan untuk membuat jenis usaha bumdes yang bergerak di bidang keuangan seperti model perbankan.

  1. Kontraktor / Contracting

Yaitu merupakan jenis usaha bumdesa dibidang kemitraan. Bisa sebagai pemasok bahan-bahan proyek desa, atau pelaksana proyek Pemda dan juga bisa menjadi sub kontraktor dari perusahaan yang ada di desa. Contoh lainnya dari jenis usaha ini yaitu penyedia tenaga Cleaning Service, tenaga keamanan bagi gedung perkantoran atau perusahaan yang beroperasi di desa.

 

 

 

DITETAPKAN                         : di Sakra Selatan

PADA TANGGAL                   :

PEMERINTAH KABUPATEN            : Lombok Timur

   KEPALA DESA SAKRA SELATAN 

 

 

 

(H. LALU MUHAMMAD)

 

 

 

Dicatatkan pada Lembaran Desa Nomor      :

Pada tanggal                                                   :

Pencatat                                                                     

 

 

 

( A H M A D I )

 

Dokumen Lampiran : Download


Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)

Nama
Alamat e-mail
Komentar
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 

Aparatur Desa

Kepala Desa Sekretaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Umum Kaur Keuangan Kaur Pembangunan Kaur Keamanan dan Ketertiban

Sinergi Program

dinas sosial Kemen Keu Kominfo
dinas kesehatan Kemendagri Kementrian Pertanian
kementrian Agama Pemberdayaan Perempuan KPU KAB LOTIM
Kemenpar
Bakso

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Komentar Terkini

Info Media Sosial

FacebookYouTube

Lokasi Kantor Desa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Radio & Audio

video

Video Sosialisasi Desa